Peranan Penting Pajak dalam Kebijakan Fiskal Bagi Pertumbuhan Stabilitas Ekonomi Indonesia

Secara bahasa, kata “tax” berasal dari kata Latin “taxo”. Sementara itu, arti kata penilaian itu sendiri berarti pembayaran wajib oleh orang-orang untuk mendukung kepentingan negara dan masyarakat. Diketahui bahwa pajak memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, terutama dalam pembangunan perekonomian negara dan menjaga keseimbangan. Secara garis besar, fungsi pajak dapat dibagi menjadi empat bidang: (1) Fungsi Anggaran; (2) Fungsi Tetap; (3) Fungsi Stabilisasi; (4) Fungsi Redistribusi Pendapatan. Pada artikel ini, kita akan membahas lebih lanjut tentang bagaimana pajak bekerja dalam hal stabilitas keuangan. 

Apa sih pengertian stabilitas ekonomi? Stabilitas ekonomi, atau stabilitas ekonomi, merupakan dasar untuk meningkatkan kesejahteraan manusia melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi. Perekonomian suatu negara dianggap stabil ketika negara tersebut memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengendalikan masalah ekonomi negara tersebut.

Pajak memiliki fungsi stabil yang berperan penting dalam menyeimbangkan perekonomian negara, seperti mengatasi inflasi dan deflasi. Akibatnya, penerimaan pajak dapat digunakan untuk menstabilkan perekonomian. Kestabilan inflasi muncul karena beberapa alasan, baik dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran. Apabila pemerintah menganggap perlu menggunakan pajak sebagai alat stabilitas ekonomi, maka dapat dilakukan kebijakan stabilitas harga yang tujuannya adalah untuk menekan inflasi dengan mengatur peredaran uang di masyarakat melalui pemungutan dan penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

Pemungutan pajak merupakan salah satu cara pemerintah menjaga stabilitas ekonomi. Baik pemerintah negara bagian maupun daerah memiliki sumber daya untuk menerapkan langkah-langkah stabilitas harga untuk mengekang inflasi. Selain manfaat pajak, stabilitas ekonomi negara juga dapat dicapai dengan mengatur peredaran uang di masyarakat. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara, sehingga wajib pajak diharapkan dapat melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan baik dan lancar. Pemerintah menggunakan pajak untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pengeluaran yang digunakan sebesar-besarnya untuk memajukan kesejahteraan rakyat, tidak hanya untuk kepentingan negara tetapi juga untuk kesejahteraan masyarakat secara umum. Dari rakyat, kembali untuk rakyat.

Pajak bersifat wajib, artinya wajib ditaati dan menjadi kewajiban setiap warga negara. Mereka yang tidak membayar pajak harus mengharapkan hukuman tertentu. Sanksi bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak terdiri dari sanksi administrasi dan pidana. Sanksi ini merupakan jaminan bahwa setiap wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku menurut undang-undang. 

Pajak merupakan bagian yang sangat erat hubungannya dengan kebijakan fiskal dan pajak juga merupakan instrumen fiskal yang sangat efektif dalam mengarahkan perekonomian. Pengertian kebijakan fiskal itu sendiri adalah Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengarahkan perekonomian suatu negara ke arah yang lebih baik atau sesuai dengan yang diinginkan dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah Haryadi (2014: 82).

Kebijakan fiskal juga memiliki peranan penting dalam menciptakan stabilitas perekonomian suatu negara yaitu dengan cara meningkatkan kesempatan kerja dan mengatur stabilitas harga. Ketika ekonomi stabil, pertumbuhan ekonomi meningkat dari tahun ke tahun. Tujuan terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat merupakan dasar bagi berjalannya stabilitas fiskal.

Kebijakan fiskal dapat menstabilkan fluktuasi pertumbuhan ekonomi. Saat perekonomian mengalami resesi, stimulus fiskal dapat meningkatkan permintaan barang dan jasa serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran publik (pengeluaran pemerintah) dan pajak. Keterkaitan antara kebijakan fiskal dan pengeluaran pemerintah misalnya, ketika pemerintah melakukan peningkatan pembelanjaan negara maka pengeluaran pemerintah akan bertambah. Jika pemerintah secara bersamaan melanjutkan kebijakan fiskal kontraktif, yaitu dengan mengurangi pengeluaran pemerintah, maka pengeluaran pemerintah akan turun. 

Contoh nyata peran pajak dalam kebijakan fiskal datang pada tahun 2009 lalu, yaitu ketika pemerintah memutuskan untuk bereaksi terhadap situasi ekonomi global yang tidak menguntungkan, seperti pengurangan tarif Pajak Penghasilan (PPh), pajak yang ditanggung oleh pemerintah dan peningkatan besaran penghasilan tidak kena pajak.

Dengan kebijakan pajak ini, daya beli masyarakat tetap stabil dan mengalami kemajuan. Ketika konsumsi dalam masyarakat terus tumbuh, kegiatan ekonomi tidak berhenti.

(17/01/2023) Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan peran APBN dalam melindungi masyarakat dan perekonomian dari berbagai gangguan sudah optimal. Dalam hal ini, kebijakan fiskal difokuskan untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi daya beli masyarakat. Ia mengatakan, transfer dana ke daerah juga berperan penting dalam melindungi warga dan menekan inflasi. Menurut Menteri Keuangan, perekonomian daerah selama ini membaik yang tercermin dari pajak, seperti peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak hiburan, restoran, hotel, dan parkir. 

Apakah ini berarti peran pajak dalam kebijakan fiskal telah optimal? Menurut pendapat saya, cara-cara untuk menekankan kebijakan fiskal pada tahun 2023 sangatlah baik daripada sebelumnya. Dilihat dari berbagai persoalan yang dihadapi negara Indonesia, diharapkan ada perbaikan. Ada juga harapan bahwa model ini dapat diimplementasikan. 

Inilah pentingnya pajak bagi kebijakan fiskal dan contoh kecil di atas menunjukkan bahwa pajak memegang peranan yang sangat penting, tidak hanya sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai alat yang dapat digunakan untuk menggerakkan roda perekonomian.